PSAK 1-70 IFRS Update Terbaru [Android]

PSAK 1-70 -IFRS- Update Terbaru, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Dalam PSAK 1 tertuang Tentang Penyajian Laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013.
PSAK ini merevisi PSAK1 tentang Penyajian Laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009.
Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar
akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

PSAK 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengukuran atas aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan dan liabilitas pengampunan pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP.
PSAK 70 berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak.
Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti process procedure yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia.

Proses tersebut meliputi :
identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi exposure draft; pelaksanaan public hearing; pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK.

Sedangkan penyusunan buletin teknis dan annual improvements tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process procedure.

DISCALIMER, !!!!. Aplikasi ini hanya menyediakan pdf struktural link dan kami tidak bertanggung jawab atas masalah hak cipta. sebagai aplikasi memberikan akses dan link lainnya yang banyak tersedia di domain atau web web Public.